Depok
Sudah lebih sepuluh tahun kebijakan asaz cabotage diterapkan pemerintah untuk melindungi usaha pelayaran nasional. Dengan kemudahan asaz cabotage itu pula pemerintah membuka kran kemudahan pengadaan kapal bekas impor. Hasilnya tingkat kepemilikan kapal usaha pelayaran nasional maupun usaha maritim lainya meningkat tajam. Sayangnya akibat dampak tersebut sekarang Indonesia kebanjiran kapal bekas impor. Sementara itu pembangunan kapal baru di berbagai galangan dalam negeri lebih banyak didominasi kapal pesanan milik Pemerintah. Pendapat tersebut diutarakan Prof Sunaryo dari Fakultas Tekhnik Perkapalan Universitas Indonesia usai seminar kolaborasi Indonesia-Swiss dibidang teknologi dan inovasi sektor maritim, beberapa waktu lalu di auditorium FTUI Depok.
Sunaryo menyebut, Indonesia akan berbalik dengan ketergantungan mengimpor kapal kalau pemerintah tidak memberikan intensif kepada galangan kapal dalam negeri.
"Padahal potensi kita besar sekali. Yang perlu kita dorong adalah Pemerintah harusnya memberikan intensif fair tradement antara pelayaran dan perkapa lan,"terangnya.
Industrinya harus diberi peluang yang sama, Semisal kalau impor komponen kapal harus bebas bea masuk atau ditanggung Pemerintah.
"PPN di nolkan untuk galangan. Dengan di nolkan kita buat standarisasi komponen-komponen kapal. Dengan standarisasi tidak ada alasan untuk tidak menggunakan komponen dalam negeri,"jelasnya.
Industri komponen kapal dalam negeri bisa membuat macam-macam part dan bisa dikenakan ppn akan tetapi untuk galangan tetap tanpa ppn.
"Sehingga kapal yang dibuat di galangan dalam negeri bisa lebih bersaing dengan buatan luar negeri,"ucapnya.
"kalau tidak ya..., kita akan lebih mahal terus harganya. Karena lebih mahal pada akhirnya perusahaan pelayaran lebih berpikir untuk beli dari luar," imbuh nya.
Dampaknya galangan sulit maju dan bersaing dan industri komponen kapalnya akan bernasib sama sulit untu maju. Indonsia seharusnya berbenah, konsep maritim seperti apa yang pemerintahnya mendukung, sebab industri perkapalan harus terus maju.
"Kita bisa belajar dari Pemerintah Korea Selatan. Pemerintah mereka berpikir kalau industri perkapalanya maju, maka industri lainya akan terangkat. Karena industri perkapalan harus jadi motornya bagi industri lainya,"bebernya.
Selanjutnya, ego sektoral mesti dihapuskan, semua harus terintegrasi. Pemerin tah harusnya melihat, ini untuk kepentingan negara bukan semata-mata masa lah perpajakan.
"Karena sering kali orang-orang pajak melihat dari ego sektoral, oh..ini dapat berapa dari pajak. Kalau ini dikurangi berarti berarti pendapatan pajak berkurang. Dia nggak berpikir kalau ini di nolkan, sektor lain akan naik. Itu akan dapat pendapatan pajak lebih gede, akan bisa nutupin semuanya. saya sudah sering berkali-kali buat simulasi tapi mereka susah sekali mengerti,"tutupnya.
Post a Comment